Soal Server SPSE, Pradi: Hecker Kepentingannya Apa..?

KabarPublik-Depok
Untuk menurunkan suhu panas kalangan pengusaha jasa konstruksi menyusul munculnya dua perusahaan pemenang  tender proyek Jalan di GDC senilai Rp25 Milyar,  Wakil Walikota Depok,  Pradi Supriatna akan meminta penjelasan Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP)  Kota Depok Indah Dewi Lestari.

Wakil Walikota Depok

Seperti pertanyaan para kontraktor, Pradi juga mempertanyakan apa kepentingan hecker mengganggu server Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga mengacaukan informasi pengumuman pemenang tender tersebut."Hecker kepentingannya apa," kata Pradi menanggapi pemberitaan kabarpublik.co.id.  
Untuk meredam kegundahan para pengusaha jasa kontruksi,  Pradi akan segera memanggil dan meminta penjelasan Kepala BLP Kota Depok."Pastinya saya akan minta penjelasan BLP," tandas Wakil Walikota yang dikenal merakyat itu.
Menanggapi pernyataan Kepala BLP Depok itu yang dilansir Kabarpublik.co.id, Selasa (16/6/20), sejumlah pengusaha jasa konstruksi termasuk diantaranya peserta lelang proyek Jalan di GDC bernilai Rp25 milyar mengatakan,  kalau memang gangguan server SPSE karena ulah hecker harusnya mengacaukan  server SPSE seluruh daerah di Indonesia karena server SPSE bersifat nasional yang berada di LKPP.
"Aneh kedengarannya kok  hanya Depok aja yang kena hecker, padahal server SPSE terpusat secara nasional dan hanya berada di LKPP, jujur aja BLP Depok," kritik seorang pengusaha jasa konstruksi.
Keraguaan pernyataan Kepala BLP itu disampaikan sejumlah peserta lelang tersebut.
"Katakanlah yang sejujurnya, jangan ada dustalah, " ketusnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya,  Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok,  Indah Dewi Lestari menjelaskan, sehubungan adanya gangguan teknis yang disebabkan peretas (hecker) pada server SPSE, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan data yang ditampilkan dari situs lpse. depok.go.id.
"Peristiwa itu terjadi sejak hari Kamis 11 Juni 2020 mulai pukul 16:00 sampai hari Jumat,  12 Juni 2020 pukul 17:30, bersama ini disampaikan permohonan maaf sehubungan dengan adanya gangguan teknis ini," ungkap Indah kepada kabarpublik.co.id, Selasa (16/6/20).
Selama masa gangguan teknis tersebut,   Indah menegaskan: "Maka data yang tampil di lpse.depok.go.id diluar tanggungjawab UKPBJ Kota Depok".
Agar tidak menimbulkan dampak buruk apalagi ditengah pandemi Cobid19, para pengusaha jasa konstruksi meminta agar BLP melakukan tender ulang.
"Sebaiknya tendernya diulang kembali agar kondusif, " usul kontraktor lain. (jaya)