KabarPublik- Tapos
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Mantho menegaskan, ada data-data informasi tidak setiap orang harus dapat, apalagi dishare ke publik seperti data tanggal lahir dan nomor induk kependudukan (NIK).
Penegasan hal itu disampaikan Kadiskominfo Depok, Mantho di Forum Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Depok bertema: Pengamanan Informasi di Era Transformasi Digital Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera yang dibuka staf ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Walikota Depok, Widjayanto di hotel Kinasih, Tapos, Depok, Senin (26/2/24)
Menurut Mantho, ada data-data yang tidak harus setiap orang dapat, apalagi terkait data-data pribadi seperti tanggal lahir, nama orangtua dan NIK (nomor induk kependudukan).
"Nah itu sangat dijaga kerahasian datanya. Kemaren kita sudah membuat Perwalnya (peraturan walikota) tentang data yang dikecualikan, jadi ada data-data yang tidak harus setiap orang dapat, apalagi terkait data-data pribadi seperti tanggal lahir, nama ibu dan bapak, apalagi dan NIK (nomor induk kependudukan)," papar kata Mantho.
Sebab data-data pribadi, terutama (NIK), menurut dia, berkaitan dengan NPWP (nomor pokok wajib pajak).
" Kalau seandainya itu menyangkut data yang dikecualikan tidak bisa dipublis secara umum. Jadi kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku; mana yang boleh dan mana yang tidak boleh seperti itu," tandas Mantho.
Forum Renja Diskominfo Kota Depok 2025, jelas Mantho, ada empat program prioritas (A.1) yakni: 1. Program informasi & komunikasi publik; 2. Program Penyelenggaraan Aplikasi Informatika; 3. Program Penyelenggaraan statistik sektoral; 4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi. (jaya)
0 Comments